jadwal imsakiyah kota jakarta & sekitarnya

1 ramadan
  • 4:31
    imsak
  • 4:41
    subuh
  • 11:59
    dzuhur
  • 15:20
    ashar
  • 17:52
    maghrib
  • 19:06
    isya

tausiah

Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Kamis, 16 Agustus 2012 - 10:32 wib | -

Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
Salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dijalankan oleh kaum muslimin adalah mengeluarkan zakat. Namun jika kita cermati dengan seksama, kewajiban melakukan ibadah zakat ini sangat berbeda dengan empat kewajiban rukun islam lainnya (Syahadat, Salat, puasa, dan melakukan ibadah haji).
 
Jika keempat rukun Islam yang disebut tadi lebih banyak berdimensi hubungan pribadi antara seorang muslim dengan Allah SWT, maka kewajiban mengeluarkan zakat memiliki dimensi dua arah. Pertama, ibadah zakat merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah SWT (hablun minallah). Kedua, ibadah zakat berdimensi hubungan antarmanusia yang sangat kuat (hablun minannas).

Secara umum, zakat bisa dibedakan menjadi dua. Pertama adalah zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan ramadan. Untuk zakat jenis ini, dalam pembahasan terdahulu telah saya singgung dengan panjang lebar. Kedua, adalah zakat maal (harta). Pada tulisan ini, Zakat jenis ini yang akan saya bahas secara luas.
 
Zakat maal (harta), sebenarnya telah diwajibkan sejak tahun 9 hijriah (624 M). Sebelum ibadah ini diwajibkan, kegiatan zakat hanya bersifat komitmen orang perorang secara sukarela tanpa ada aturan khusus atau batasan-batasan hukum.

Setelah ditetapkan kewajiban berzakat sebagaimana termaktub dalam surat At-Taubah ayat 103, Rasulullah kemudian membuat seperangkat peraturan yang meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenakan zakat, dan tingkat presentase zakat untuk setiap barang yang berbeda-beda. Hasil pengumpulan zakat itu kemudian dijadikan sebagai pendapatan negara Madinah dan disimpan dalam baitul maal (semacam bank central) untuk kemudian didistribusikan kepada yang berhak hingga tak tersisa. Meskipun zakat sebagai penghasilan utama negara, namun ia tidak bisa digunakan untuk pengeluaran umum negara.

Dalam konteks Indonesia, potensi zakat sangat luar biasa. Berdasarkan riset Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Institut Pertanian Bogor (IPB), potensi zakat di Indonesia pada tahun 2011 mencapai Rp217 triliun, yakni Rp117 triliun dari rumah tangga dan Rp100 triliun dari perusahaan milik muslim. Jumlah itu akan mencapai empat kali lipat atau Rp868 triliun bila infak, sedekah, dan wakaf juga tergarap dengan baik.

Melihat angka tersebut, tentu potensi zakat bisa menjadi modal penggerak ekonomi umat. Karena, selain didistribusikan secara langsung kepada kaum muslimin, dana zakat juga bisa dikelola sebagai bahan investasi.

Sebagai perbandingan, potensi dana zakat yang ada di Indonesia ini, hampir setara dengan rencana APBN-P 2011 untuk sektor subsidi. Secara umum, pemerintah mengajukan APBN-P untuk berbagai macam subsidi sebesar 237 triliun (14%). Sementara angka potensi zakat kita sebesar Rp217 triliun. Seandainya potensi zakat ini bisa dikelola dengan benar, bayangkan dampak ekonominya bagi permbangunan umat.

Oleh karena itu, di bulan yang suci ini, sudah sepatutnya kita melakukan refleksi terhadap kemauan kita untuk berzakat dan menyalurkan zakat secara benar. Sudah bukan zamannya lagi kita menyalurkan zakat dengan tanpa perantara (amil). Sudah cukup banyak saudara-saudara kita yang jadi korban akibat pengeluaran zakat yang tidak terorganisasi secara rapi.

Itu sebabnya, sebaiknya kita mempercayakan zakat kita kepada badan yang kredibel dalam mengelola zakat. Lebih dari itu, mengeluarkan zakat melalui amil (lembaga zakat) akan menjauhkan kita dari sifat pamer (riya’), apalagi kita diperintahkan untuk memberi dengan tangan kanan, tanpa tangan kiri mengetahuinya. Ini merupakan prinsip agar kegiatan berbagi, termasuk dalam berzakat, kita betul-betul meniatkannya ikhlas karena Allah SWT.

Dengan berzakat secara benar dan disalurkan secara baik, maka potensi untuk pemberdayaan ekonomi umat bisa digerakkan secara maksimal. Implikasinya tentu kita berharap bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hatta Rajasa
Menko Perekonomian RI
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)